(1) Formulir ini digunakan untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sukarela atau secara jabatan. (2) Terdapat beberapa alasan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal, tidak lagi memenuhi syarat, meninggalkan negara selamanya, atau tidak lagi memiliki kewajiban pajak. (3) Pemohon atau pengusul harus menandatangani pernyataan bahwa
Perbedaan ADJUSTMENT, RE-CLASS & CORRECTION dalam jurnal entryMhd. Abdullah Hamid
Teks tersebut membahas perbedaan antara jurnal penyesuaian dan jurnal pembetulan dalam akuntansi. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo akun agar mewakili kondisi sebenarnya, sementara jurnal pembetulan digunakan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan jurnal. Teks tersebut juga menjelaskan prosedur pembuatan jurnal penyesuaian dan pembetulan serta kondisi di mana masing-masing jurnal tersebut digunak
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Pembiayaan Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dapat dibayar kembali antara tahun anggaran, termasuk sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan lanjutan, menutupi defisit, atau kewajiban lain yang bel
Dokumen tersebut membahas tentang Kertas Kerja Pemeriksaan (Audit Working Papers) yang merupakan dokumentasi prosedur audit dan temuan yang dikumpulkan auditor dalam menjalankan pemeriksaan untuk mendukung opini audit dan memenuhi standar profesi."
Perbedaan ADJUSTMENT, RE-CLASS & CORRECTION dalam jurnal entryMhd. Abdullah Hamid
Teks tersebut membahas perbedaan antara jurnal penyesuaian dan jurnal pembetulan dalam akuntansi. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo akun agar mewakili kondisi sebenarnya, sementara jurnal pembetulan digunakan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan jurnal. Teks tersebut juga menjelaskan prosedur pembuatan jurnal penyesuaian dan pembetulan serta kondisi di mana masing-masing jurnal tersebut digunak
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Pembiayaan Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dapat dibayar kembali antara tahun anggaran, termasuk sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan lanjutan, menutupi defisit, atau kewajiban lain yang bel
Dokumen tersebut membahas tentang Kertas Kerja Pemeriksaan (Audit Working Papers) yang merupakan dokumentasi prosedur audit dan temuan yang dikumpulkan auditor dalam menjalankan pemeriksaan untuk mendukung opini audit dan memenuhi standar profesi."
This document provides an assignment classification table and characteristics table for Chapter 11 on corporations. The tables outline the key topics covered in the chapter, including organizing a corporation, issuing and accounting for shares, dividends, retained earnings, and equity analysis. A variety of questions, exercises, and problems are assigned to each objective, with descriptions of their difficulty level and time required.
Bab 1 membahas tentang persekutuan, meliputi pengertian persekutuan dan unsur pokoknya seperti gabungan sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, serta tujuan memperoleh laba. Bab ini juga membahas ketentuan dalam perjanjian persekutuan dan penghitungan modal pada pendirian persekutuan baik dengan metode bonus maupun goodwill.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi biaya produksi dan non-produksi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen.
Dokumen tersebut merupakan dokumen pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam "Harapan Jaya" kepada anggotanya, yang mencakup informasi tentang nama peminjam, alamat, besaran pinjaman, jadwal angsuran, dan persetujuan syarat dan ketentuan pinjaman.
Dokumen tersebut membahas sistem realisasi pembiayaan warung mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Padalarang, mencakup fungsi-fungsi terlibat, dokumen yang digunakan, alur proses, pengendalian internal, dan informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut.
This document provides an assignment classification table and characteristics table for Chapter 12 of the textbook on investments. The assignment table lists the chapter's study objectives and classifies homework questions, exercises, and problems according to the objectives. The characteristics table provides details on the problems, such as the type of transaction covered, difficulty level, and time allotted. The appendix material relates to consolidated financial statements.
Dokumen tersebut berisi sepuluh surat kuasa yang diberikan oleh beberapa orang kepada Siti Rodliyah dan Nujumus Suroiyah untuk mengurus pembuatan paspor mereka di Kantor Imigrasi Jember, Jawa Timur.
Administrasi gaji dan upah perusahaan melibatkan penghitungan dan pembayaran gaji secara teratur serta penyiapan dokumen terkait seperti slip gaji, daftar gaji, dan kas bon. Prosesnya meliputi penggajian, penghitungan gaji berikut tunjangan dan potongan, serta pembagian cek/giro gaji kepada karyawan.
Laporan ini merangkum kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 1 bulan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Laporan ini mencakup pengenalan perusahaan, proses produksi, dan tugas yang dilakukan selama PKL seperti mempelajari mixer dan boiler.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi internasional dan standar audit. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan organisasi-organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi seperti IASB, Uni Eropa, dan IOSCO serta peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional."
Modul ini membahas tentang akuntansi persekutuan dan likuidasi persekutuan secara sederhana dan berangsur. Modul ini terdiri dari 5 bab yang membahas tentang pembentukan dan perubahan persekutuan, pembagian laba atau rugi, serta proses likuidasi persekutuan baik secara sederhana maupun berangsur."
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
Formulir ini digunakan untuk mencabut pengukuhan seseorang sebagai pengusaha kena pajak. Terdiri dari identitas wajib pajak, alasan pencabutan seperti tidak memiliki kegiatan usaha atau nilai peredaran dan penerimaan kecil, serta pernyataan bahwa informasi yang diisi benar. Lampiran memberikan petunjuk pengisian formulir tersebut.
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
Formulir ini digunakan untuk mencabut pengukuhan seseorang sebagai pengusaha kena pajak. Terdiri dari identitas wajib pajak, alasan pencabutan seperti tidak memenuhi syarat usaha, dan pernyataan bahwa informasi yang diisi benar.
This document provides an assignment classification table and characteristics table for Chapter 11 on corporations. The tables outline the key topics covered in the chapter, including organizing a corporation, issuing and accounting for shares, dividends, retained earnings, and equity analysis. A variety of questions, exercises, and problems are assigned to each objective, with descriptions of their difficulty level and time required.
Bab 1 membahas tentang persekutuan, meliputi pengertian persekutuan dan unsur pokoknya seperti gabungan sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, serta tujuan memperoleh laba. Bab ini juga membahas ketentuan dalam perjanjian persekutuan dan penghitungan modal pada pendirian persekutuan baik dengan metode bonus maupun goodwill.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi biaya produksi dan non-produksi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen.
Dokumen tersebut merupakan dokumen pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam "Harapan Jaya" kepada anggotanya, yang mencakup informasi tentang nama peminjam, alamat, besaran pinjaman, jadwal angsuran, dan persetujuan syarat dan ketentuan pinjaman.
Dokumen tersebut membahas sistem realisasi pembiayaan warung mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Padalarang, mencakup fungsi-fungsi terlibat, dokumen yang digunakan, alur proses, pengendalian internal, dan informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut.
This document provides an assignment classification table and characteristics table for Chapter 12 of the textbook on investments. The assignment table lists the chapter's study objectives and classifies homework questions, exercises, and problems according to the objectives. The characteristics table provides details on the problems, such as the type of transaction covered, difficulty level, and time allotted. The appendix material relates to consolidated financial statements.
Dokumen tersebut berisi sepuluh surat kuasa yang diberikan oleh beberapa orang kepada Siti Rodliyah dan Nujumus Suroiyah untuk mengurus pembuatan paspor mereka di Kantor Imigrasi Jember, Jawa Timur.
Administrasi gaji dan upah perusahaan melibatkan penghitungan dan pembayaran gaji secara teratur serta penyiapan dokumen terkait seperti slip gaji, daftar gaji, dan kas bon. Prosesnya meliputi penggajian, penghitungan gaji berikut tunjangan dan potongan, serta pembagian cek/giro gaji kepada karyawan.
Laporan ini merangkum kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 1 bulan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Laporan ini mencakup pengenalan perusahaan, proses produksi, dan tugas yang dilakukan selama PKL seperti mempelajari mixer dan boiler.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi internasional dan standar audit. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan organisasi-organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi seperti IASB, Uni Eropa, dan IOSCO serta peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional."
Modul ini membahas tentang akuntansi persekutuan dan likuidasi persekutuan secara sederhana dan berangsur. Modul ini terdiri dari 5 bab yang membahas tentang pembentukan dan perubahan persekutuan, pembagian laba atau rugi, serta proses likuidasi persekutuan baik secara sederhana maupun berangsur."
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
Formulir ini digunakan untuk mencabut pengukuhan seseorang sebagai pengusaha kena pajak. Terdiri dari identitas wajib pajak, alasan pencabutan seperti tidak memiliki kegiatan usaha atau nilai peredaran dan penerimaan kecil, serta pernyataan bahwa informasi yang diisi benar. Lampiran memberikan petunjuk pengisian formulir tersebut.
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
Formulir ini digunakan untuk mencabut pengukuhan seseorang sebagai pengusaha kena pajak. Terdiri dari identitas wajib pajak, alasan pencabutan seperti tidak memenuhi syarat usaha, dan pernyataan bahwa informasi yang diisi benar.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mendaftar di KPP setempat dan akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak. Peraturan ini juga men
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mendaftar di KPP wilayah kerjanya untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pengusaha
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah perpajakan dan ketentuan umum terkait pendaftaran wajib pajak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi wajib pajak, syarat-syarat dan tempat pendaftaran NPWP, serta sanksi bagi yang tidak mendaftar.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi perpajakan dan praktikum komputer. Isinya meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan fungsinya, tata cara mendaftar dan memperoleh NPWP, ketentuan wajib pajak pindah, penghapusan NPWP, penerbitan NPWP secara jabatan, sanksi terkait NPWP, serta penetapan pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Termasuk pengertian-pengertian kunci seperti wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan kewajiban-kewajiban terkait pendaftaran dan pelaporan perpajakan.
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit angka yang mencakup kode jenis pajak, nomor pajak, kantor pelayanan pajak, dan cabang pajak. Wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak selama pemeriksaan pajak, dan h
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memudahkan kewajiban perpajakannya. NPWP diperlukan oleh orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau yang memperoleh penghasilan di atas batas PTKP. Pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dilakukan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ke
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanrizkadwiharyanti
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pengertian, tujuan, dan prosedur pendaftaran NPWP serta pelaporan untuk pengukuhan PKP."
Makalah ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP. NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan administrasi perpajakan. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai subjek pajak. Makalah ini juga menjelaskan cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP serta undang-undang yang
Similar to NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013 (20)
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah ini ialah asli hasil karya anak bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak pada bidang pemulsaan dan intelijensia dunia maya, perusahaan ini memiliki banyak keunggulan. Kalaupun keunggulan itu ialah sama, maka apakah kita harus lebih memilih produk-produk luar negeri?. Jangan ragu, untuk ikut berbisnis melalui jalur hebat ini, ini bukanlah penipuan
Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pajak, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, dan istilah-istilah lainnya. Bab II membahas tentang kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok w
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas tentang analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Artikel ini menjelaskan definisi PPN, perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan, serta analisis apakah perhitungan PPN perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pajak terbar
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
Peraturan ini memperbarui ketentuan tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan atas penjualan barang mewah. Barang mewah meliputi pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, apartemen mewah, mobil mewah, dan sepeda motor mewah. Peraturan ini mengatur batasan harga jual barang mewah dan pengecualian pemungutan pajak untuk non subjek pajak.
Kesiapan Bantuan TNI Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wil...DaengMudrikanNacong1
Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Pangkogabwihan II, Marsdya TNI M. Khairi Lubis menyampaikan kesiapan bantuan TNI pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar, Rabu, 26 Juni 2024.
Pangkogabwihan II menegaskan bahwa TNI siap memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada di wilayah tersebut. Hal ini merupakan wujud komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.
Pangkogabwihan II juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara TNI, Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan segala potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sehingga Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis.
Operasi Mantap Praja 2024 Pengamanan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan...DaengMudrikanNacong1
Sebagai bagian dari Operasi Mantap Praja 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar, pada Rabu, 26 Juni 2024.
Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si menegaskan bahwa Polri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hal ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja 2024 yang dicanangkan oleh Polri.
Dalam Rakor tersebut, Kabaharkam Polri juga membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024, termasuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Disampaikan pada Diskusi Pendalaman Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan, Sekretarian Eksekutif KPRBN
Jakarta, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Tiimur
Samarinda, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Is) ateu ben tanda x pada '<utak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)
Jenis Penghapusan: Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan
Nomor LHV/LHP:
II 11111111
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak
Gelar Depan
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
Gelar Belakang
Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidal< lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan
pembayaran.
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selaina-lamanya.
Wajib Pajak yang memiliki lebih clari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana
administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidal< melebihi Penghasilan Tidal< Kena Pajak.
Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan
usahanya.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta clan penghasilan serta tidak
ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya lerpisah tOri suarninya.
Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.
Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidal< aktif (non efeklil) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan
secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
Alasan lain'
C. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanl<si sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan
bahwa apa yang telah soya beritahukan di alas adalah benar dan lengkap.
tanggal
Pemohon,Telah diteliti: Petugas,
Lengkap clan Benar
NIP
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PEA- W /PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
F.0.0.3.2....
2. 2
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Jenis Penghapusan
Nomor LHV/LHP
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika
formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
: diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang
Pajak mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan
secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan
penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan
sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat
Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal
Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP
Diisi dengan tarida silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan
NPWP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.
C. PERNYATAAN
Cukup Jelas
Catatan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal penghapusan secara jabatan,
ditandatangani oleh pengusul.
雅虎竞拍
煤炉代买
paypay商城
乐天二手
日本亚马逊
乐天新品
ZOZOTOWN
